Pembayaran Lahan Kenyamukan Tunggu Administrasi Lengkap

Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
berkomitmen untuk menyelesaikan proses
pembayaran pembebasan lahan yang akan
digunakan untuk pembangunan
infrastruktur daerah. Namun pembayaran
akan dilakukan setelah berbagai syarat
administrasi lengkap.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Ismunandar,
mengatakan saat ini dana untuk
pembebasan lahan, terutama kawasan
Kenyamukan, sudah tersedia. Dana tersebut
berasal dari APBD Kutim 2013.
"Tentunya akan kita bayar, sepanjang nanti
secara administrasi lengkap. Kita kan harus
berhati-hati juga dalam pengadaan
pertanahan. Khusus untuk itu, dibuatkan
tim kecil. Anggotanya dari Inspektorat,
Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang
(PLTR), juga instansi yang benar-benar
mengerti masalah pertanahan," katanya.
Harapannya, jangan sampai ketika lahan
dibebaskan namun statusnya masih
bermasalah atau ada item dalam
mekanisme pengadaan lahan yang
terlewatkan untuk dipenihi.
"Uangnya sudah ada. Kalau sudah lengkap
secara administrasi, tentu dibayar.
Sepanjang sudah siap, semua dibayar.
Yang penting kita lihat secara administrasi
dan mekanismenya betul dan sesuai
aturan," katanya.
Ismunandar belum bersedia menyebutkan
jumlah uang yang dipersiapkan. Juga
terkait wacana pembayaran tahap
berikutnya. "Yang jelas kita lihat dulu
syaratnya, lalu kita bayarkan. Hal ini
berkaitan dengan pelaksanaan
pembangunan. Yang penting pembangunan
tidak terhambat," katanya.
Salah seorang pemilik lahan yang juga
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesia, Nazaruddin Hafidz, selaku
pembina masyarakat nelayan, berharap
proses pembayaran lahan segera tuntas.
"Para pemilik lahan sudah berharap penuh
kepada pemerintah. Lahan mereka tidak ada
lagi yang diolah dan dibudidayakan, karena
menunggu proses pembebasan lahan,"
katanya.
Pada sisi lain, mereka memperoleh
informasi bahwa pembebasan lahan
Kenyamukan semestinya dilunasi pada
akhir 2012 lalu, sesuai arahan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun
hingga saat ini pembebasan lahan belum
juga tuntas.
"Kami juga bingung, antar instansi di
Pemkab seolah saling melemparkan
tanggung jawab sehingga pembayaran
tidak terealisasi di 2012. Harapan kami,
jangan karena ego sektoral instansi,
masyarakat yang dikorbankan. Kami
berharap pembebasan lahan segera
tuntas," katanya.
Sebelumnya, Bupati Kutim, Isran Noor,
menegaskan dana pembebasan lahan
sebenarnya sudah disiapkan di APBD
Perubahan Kutim 2012. Khusus untuk
kawasan Maloy, ada subsidi dari Pemprov
Kaltim dengan skema 60% APBD Provinsi
Kaltim dan 40% APBD Kutim.
"Namun karena secara prosedur
administratif tidak mencukupi syarat,
sehingga tidak dibayarkan. Lebih bagus
kami memberikan pemahaman kepada
masyarakat daripada bermasalah secara
hukum. Namun bukan berarti tidak ada
pembayaran," kata Isran.
Untuk tahun 2013 akan disiapkan alokasi
dana pembebasan lahan dari APBD murni
2013 dan perubahan. "Untuk masalah yang
lalu, ketika sudah tutup buku, baru masuk
berkas dari Dinas PLTR ke Bagian
Keuangan Setkab. Padahal mereka harus
melakukan verifikasi, perincian, dan
sebagainya," katanya.
Dalam hal ini Bagian Keuangan Setkab
tidak mau ambil resiko karena proses itu
harus dilakukan berminggu-minggu hingga
ke penanggung jawab keuangan daerah.
"Resikonya adalah Pemkab Kutim
memperbaiki dan menyelesaikannya di
2013. Semoga masyarakat bisa memahami
hal ini," katanya. (kholish chered)