Mahasiswa Jadi Tersangka Korupsi

SANGATTA – Kasus dugaan korupsi
penyaluran dana bantuan sosial (bansos)
aspirasi DPRD Kutai Timur mulai mendekati
klimaks. Setelah 3 bulan memeriksa
anggota DPRD, para penerima bansos dan
para koordinator penyalur bansos,
Kejaksaan Negeri Sangatta akhirnya
menahan satu orang koordinator. Dia
bernama Aulia Kamal Husain. Meski baru
berusia 21 tahun, pria yang seminggu lalu
telah ditetapkan sebagai tersangka ini
diyakini jaksa menangani beberapa
proposal dengan total nilai ratusan juta
rupiah. Menariknya, menurut keterangan
jaksa, Aulia sempat menyebut membagikan
dana tersebut ke anggota dewan berinisial
SM.
Informasi yang dihimpun media ini, Aulia
sebenarnya telah beberapa kali dipanggil
untuk dimintai keterangan oleh Kejari
Sangatta. Puncaknya kemarin siang,
pemuda ini kembali diperiksa. Tepat pukul
19.30 Wita, Kejari Sangatta memutuskan
menahan oknum mahasiswa STIE
Nusantara tersebut.
Dari pantauan Kaltim Post , pria yang
mengenakan kaus putih berkerah itu
didampingi pengacaranya Arianto. Sesaat
memasuki mobil tahanan kejaksaan, lantas
langsung menuju sel Polsek Sangatta.
Dikatakan Kepala Kejari Kutim Didik
Farkhan, timnya bekerja ekstra
mengungkap tabir penyalahgunaan dana
bansos aspirasi anggota dewan. Menurut
Didik, sejauh ini Aulia baru mengaku
bertindak sebagai koordinator yang
membagikan dana bansos. “Dia personel,
dia ikut berikan informasi. Menyuruh orang
buat proposal,” terang Didik.
Mantan Koordinator Intel Kejati DKI Jakarta
itu mengungkapkan, dari hasil penyidikan,
belasan proposal memang terbukti
dikoordinir Aulia. Itu belum termasuk
proposal yang belum diungkap saksi
lainnya. Dari kasus ini, sudah Rp 600 juta
berhasil diamankan Kejari. Yakni sekitar Rp
400 jutaan dari Aulia, dan sekitar 200 juta
dari para penerima bansos yang
sebelumnya diperiksa.
“Jadi dia (Aulia) juga baru mengaku
bertindak atas nama sendiri, sejauh ini
belum ada ngaku ke mana-mana,” beber
bapak tiga anak itu.
Meski demikian kata Didik, Aulia sempat
mengaku sebagian besar hasil pencairan
bansos diberikan kepada anggota dewan
berinisial SM. Yang secara tidak langsung
mendelegasikan penyebaran bansos
tersebut.
Kejaksaan pun kemarin sekitar pukul 13.00
Wita langsung menggeledah ruangan
Fraksi Aksi (Amanat Keadilan Sejahtera) di
Gedung DPRD Kutim. Ruangan ini adalah
ruangan anggota dewan berinisial SM
tersebut.
Dalam penggeledahan tersebut tim
kejaksaan didampingi Sekwan Irawansyah.
Saat meninggalkan gedung tim kejaksaan
membawa puluhan berkas .
Syarifuddin Ham, salah satu anggota
dewan dari Fraksi Aksi membenarkan hal
tersebut. “Mereka (kejaksaan, Red ) cari
(data) bansos yang 2011. Ada yang 2012
sih, tapi percuma enggak bisa cair,” tukas
politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN)
itu.
Sementara itu, Arianto yang menjadi
pengacara tersangka Aulia, mengatakan dia
dan kliennya akan mengikuti proses
hukum selanjutnya. Lantaran kasus ini
adalah domain Kejari, maka ia
mempersilakan Kejari bekerja secara sesuai
alurnya. “Dalam hal ini saya tidak berbicara
pokok materi acara. Ya, dijalankan sesuai
proses hukum saja,” urainya.
Ia melanjutkan, bakal mencari pembelaan
yang dapat meringankan saksi. “Kami
hormati kejaksaan. Lagipula kami sudah
mengembalikan dana Rp 330 juta dari
beberapa UKM (usaha kecil menengah).
Makanya ada versi kejaksaan yang harus
kami cari data pembandingnya,” tukasnya.
Seperti diketahui, kasus ini diawali
kegelisan kejaksaan setelah banyak
laporan masuk dari kelompok tani maupun
UKM yang mengeluh pembagian hasil
bansos tidak merata. Dari situ, mekanisme
penyaluran terus diusut jaksa.
Tiga bulan lalu, semua anggota DPRD
Kutim berjumlah 29 orang diperiksa. Mulai
dari ketua hingga anggota. Mereka juga
dipaksa wajib memberikan semua surat
pertanggungjawaban bansos ke semua
konstituen.
Penyaluran bansos aspirasi DPRD Kutim
tahun anggaran 2011 memang disinyalir
bermasalah. Bagaimana tidak, selain
laporan yang masuk ke kejaksaan, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) juga
memastikan pengelolaan bansos tersebut
banyak yang tak sesuai aturan.
Kejaksaan pun telah memeriksa 1.000
proposal bansos yang diajukan masa itu.
Hasilnya, lembaga penuntut itu
menemukan banyak proposal fiktif. Banyak
pula yang disunat dananya ketika
dicairkan. Bahkan fakta di lapangan, alamat
penerima bansos juga banyak yang tak
jelas. Pengurusnya sulit ditemui, alamatnya
juga tak sesuai dengan yang tertera di
proposal. Parahnya meski identitasnya tak
jelas, dana bansos itu tetap cair. Kasus-
kasus ini baru ditemui di Kecamatan
Sangatta Utara, Selatan dan Bengalon.
Belum termasuk kecamatan lainnya. (ede/che/k1)

#Kaltimpost