Kejari Rangkul SKPD Sosialisasikan Aturan Pemberian Bansos

SANGATTA. Cukup banyaknya kasus
bantuan sosial (bansos)
di Kutai Timur (Kutim) membuat Kejaksaan
Negeri (Kejari) Kutim menggandeng Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemkab Kutim, untuk
mensosialisasikan aturan pemberian
bansos, terutama yang berkaitan langsung
dengan pemberian rekomendasi bansos.
Sosialisasi dilakukan guna memberikan
penyuluhan hukum kepada pegawai, agar
tidak ada lagi bansos fiktif, seperti yang
banyak ditemukan selama ini. Rabu (23/1)
lalu, kegiatan sosialisasi pertama tahun ini
dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kutim.
Kajari Sangatta Didik Farkhan didampingi
Kasi Intel Dodi Gajali Emil menyebutkan,
dalam penyelidikan kasus penyimpangan
bansos, kejaksaan menemukan berbagai
macam rekomendasi yang dikeluarkan
terhadap penerima yang tidak sesuai
dengan ketentuan hukum. Hal ini yang
kemudian membuat kebocoran uang
Negara terus terjadi setiap tahunnya.
“Jadi tujuan kami (Kejari Sangatta, Red.)
adalah untuk mengingatkan agar setiap
SKPD lebih hati-hati dalam mengeluarkan
rekomendasinya terhadap kelompok
penerima bansos. Kami perlu
mengingatkan masalah ini (Rekomendasi
Bansos, Red.) karena disinyalir korupsi
yang terjadi setiap tahun nilainya mencapai
puluhan miliar. Ini diakibatkan
rekomendasi, yang tidak dicek
keberadaannya terlebih dahulu,” kata Dodi.
Menurut Dodi, untuk dapat mencegah
penyimpangan penyaluran bansos, perlu
dibangun sistem yang kuat dari semua lini,
termasuk salah satunya melalui SKPD.
Dengan begitu, potensi kebocoran uang
Negara akibat penyaluran bansos yang
tidak tepat sasaran dapat diminimalisir.
“Dalam sosialisasi itu, kami (Kejari
Sangatta, Red.) menawarkan cara terhadap
SKPD bagaimana mewaspadai proposal-
proposal fiktif yang diajukan oleh
pengemplang bansos ini. Sebab, kami
sudah mengatahui modus yang dilakukan
oleh mereka (Pengemplang Bansos, Red.),”
jelasnya.
Dodi mengatakan pihaknya selalu siap
dimintai bantuan oleh setiap SKPD yang
ingin berkonsultasi terkait masalah
penyaluran bansos, termasuk bagaimana
dan siapa saja yang berhak diberikan
rekomendasi. Sebab, semua itu bertujuan
agar kebocoran uang Negara di Kutim tidak
terjadi lagi.
“Semua ini demi Kutim. Kalau kebocoran
tidak ada, tentu pembangunan bisa lebih
maksimal. Manfaatnya, tentu akan
dirasakan seluruh masyarakat,” jelas Dodi.
(jn/ama)