Ribuan Karyawan Tambang Dipecat

SANGATTA. Dampak penurunan harga jual
batu bara akibat krisis ekonomi di benua
Eropa ternyata mulai dirasakan. Di Kutim,
sejumlah perusahaan yang beroperasi,
memecat karyawan, merumahkan atau
mengurangi jam kerja. Dari data terakhir
yang diterima Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kutim, Rabu (23/1) jumlah
tenaga kerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), tercatat 1.225
orang.
Kabid Hubungan Industrial, Dinas Tenaga
Kerja Kutim Thamrin mengakui, jumlah ini
meningkat dari dua bulan lalu. Dimana
saat itu hanya 150 tenaga kerja yang di
PHK, sementara yang dirumahkan sekitar
150 orang.
"PHK ini dilakukan perusahan karena
kurangnnya order batu bara. Perusahan
yang banyak melakukan PHK adalah
kontraktor PT KPC," jelas Thamrin.
Sejak penurunan harga jual batu bara di
pasar internasional, sudah ada beberapa
perusahaan yang melakukan PH sebagian
karyawannya. PHK ini termasuk karyawan
yang dua bulan lalu di rumahkan.
Disebutkan, diantara perusahaan yang
telah melakukan PHK terhadap
karyawannya antara lain adalah PT Perkasa
Inaka Kerta (PIK) sebanyak 50 orang, PT
Hareda sebanyak 165 orang, PT Hardeo
sebanyak 7 orang dan PT BUMA sebanyak
325 orang, Kaltim Nusa Etika (KNE)
sebanyak 21 orang. Sementara untuk PT
Madani, yang dua bulan lalu hanya
merumahkan karyawan 150 orang, akhirnya
memecat 21 orang dan lainnya kembali
kerja di beberapa daerh, PT Marga Sukses
Sejahtera (MSS) 12 orang, serta Koperasi
KPC memecat 27 orang dan akan menyusul
83 orang lagi, menunggu kontrak habis .
"Ini laporan yang kita terima hingga
Januari 2013. Jumlah keseluruhannya
1.225, termasuk yang akan dipecat di
Koperasi KPC dalam waktu dekat saat
kontrak habis," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Thamrin
mengatakan pemecatan ini masih terlebih
disebabkan karena penurunan order batu
bara, yang hargannya menurun. Sementara
factor kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) masih dianggap tidak berpengaruh
besar. Sebab, kalau ada dampaknnya,
tentu ada perusahan yang keberatan,
namun hingga saat ini belum ada
perusahan yang meminta penundaan
penerapan kenaikan UMP.
"PHK ini sangat disayangkan. Karena ini
berarti akan menambah pengangguran
baru lagi. Perintah diharapkan mencari
solusi agar gelombang PHK ini agar tidak
terus berlanjut," katanya.(jn/agi)