Pengawasan Proyek Dianggap Lemah

SANGATTA. Rendahnya kualitas dan mutu
proyek infrastruktur jalan yang dibangun
pemerintah, mendapat sorotan dari
Lembaga Swadaya Masyarakat Informasi
Pembangunan dan Peduli Masyarakat
Miskin (LSM-INPASI) Kutai Timur.
Aminuddin selaku ketua LSM tersebut
mengatakan, proyek infrastruktur jalan dan
gang-gang yang dilaksanakan setiap tahun
dengan biaya dana APBD Kutai Timur,
hanya bertahan beberapa bulan kemudian
rusak akibat lemahnya pengawasan saat
dikerjakan kontraktor.
“Ada tiga komponen yang harus
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
dan mutu proyek yang dikerjakan tersebut
yakni, konsultan pengawas, Dinas
Pekerjaan Umum dan DPRD,”kata
Aminuddin.
Perusahaan kontraktor sebagai pekerja
menurut Aminuddin tidak bisa disalahkan.
Sebab mereka hanya bekerja, namun
konsultan yang paling bertanggung jawab.
“Seharusnya selama proyek tersebut
dikerjakan harus diawasi agar sesuai
dengan kontrak yang ada,” terangnya.
Konsultan pengawas itu ada anggarannya,
dia dibayar sehingga harus bertanggung
jawab dan setiap hari wajib berada di
lapangan untuk mengawasi pekerja dan
pelaksanaan proyek.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum sebagai
pelaksana teknis, jangan hanya menerima
laporan dari konsultan, tetapi harus terjun
langsung.
“Saya tidak pernah bertemu konsultan
pengawas proyek berada di lapangan”
katanya.
Sementara anggota DPRD disebutnya juga
harus mengawasi pekerjaan dan proyek
yang didanai uang rakyat dari APBD Kutai
Timur yang nilainya mencapai miliaran
rupiah.
“Tugas dan fungsi DPRD adalah
menyetujui anggaran dan melakukan
pengawasan. Jadi awasi anggaran yang
disetujui itu, jangan dibiarkan ketika
pembangunan dilaksanakan, terutama
anggota DPRD dari komisi III,” kata
Aminuddin. (jn/upi)