Polemik Kampung Kajang Diduga Ditunggangi Pemerintah Tak Kompromi

SANGATTA. Permasalahan rencana
penutupan lokalisai Kampung Kajang
semakin rumit. Hal ini karena diduga ada
oknum pihak ke tiga yang menunggangi.
Oknum tersebut, diduga ingin
memanfaatkan situasi demi kepentingan
tertentu dengan alasan demi keadilan.
Namun pemerintah, daerah, tak mau
kendur dan memastikan penutupan
lokalisasi yang sudah beroperasi puluhan
tahun itu, sesuai dengan SK Bupati.
"Pemerintah tak mau kompromi lagi.
Lokalisasi harus tutup. Karena sudah ada
peraturan bupati, yang intinya
mengharamkan lokalisasi di seluruh Kutai
Timur, termasuk Kampung Kajang," jelas
Asistem IV Mugeni, kemarin.
Menurutnya, oknum itu beralasan
memberikan advokasi untuk warga
kampung Kajang, mengembuskan kata-
kata seakan telah terjadi diskriminasi
terhadap lokalisasi tersebut, jika ditutup
sekarang. Padahal, dalam SK pemerintah
sudah nyata akan menutup semua
lokalisasi di Kutim, hanya sasaran
pertamanya itu memang di Kampung
kajang, karena daerah ini sudah menjadi
bagian dari kota, sehingga perlu
dibersihkan terlebih dulu agar tidak
merusak generasi masa depan daerah ini.
"Jadi tidak ada diskriminasi. Karena ada
pihak ketiga yang masuk, kami juga tidak
ada negosiasi lagi, dan harus ditutup. Jadi
kami tidak mau hearing, sesuai dengan
permintaan orang itu. Karena itu hanya
akan mengulur waktu," katanya.
Diakui, memang awalnya dibuka
komunikasi untuk memberikan kesempatan
untuk pindah, namun ternyata telah
ditunggangi orang ketiga, karena itu
pemerintah tak mau lagi negosiasi waktu
penutupan.
Siapa orang ketiga dimasksud, Mugeni,
yang juga mantan Kadis Sosial tak mau
sebutkan namanya. Hanya saja, dari
sumber lain mengatakan orang tersebut
adalah oknum, yang sudah banyak
melakukan pencitraan membela
masyarakat, karena ingin jadi caleg tahun
2014 akan datang. "Disana kan suara
cukup banyak. Jadi ini ajang cari
dukungan. Tapi salah, kalau masalah
seperti ini dijadikan komoditas politik.
Sebab, semua orang tahu kalau lokalisasi
itu tidak layak lagi, karena berada di
tengah kota, sehingga harus ditutup, demi
masa depan anak-anak kita," kata sumber
yang tak mau disebutkan namanya.(jn/
agi)