Tolak Pipanisasi Kaltim-Jateng

BONTANG. Diam-diam pemerintah pusat
terus menjalankan misinya ke Kaltim.
Yakni proyek pipanisasi gas dari Bontang,
Kaltim ke Semarang, Jateng. Jika tak
meleset dari jadwalnya, pengerjaan
proyek ini bakal dilakukan 2013
mendatang, oleh PT Bakrie & Brother
Tbk. Hal itupun langsung ditanggapi
penolakan elemen masyarakat hingga
DPRD di Bontang. Intinya mereka
menolak keras, dan menilai proyek
tersebut wujud dari sikap arogansi
pemerintah pusat yang hanya mengeruk
hasil kekayaan alam di daerah, tanpa
melihat dari sisi resiko yang ditimbulkan
jika terjadi hal-hal tak diinginkan.
Ketua KNPI Bontang Jayadi Pulung
didampingi Sekretarisnya, Agus Haris
mengatakan, ia bersama masyarakat
Bontang tidak akan tinggal diam melihat
kesewenang-wenangan pusat
membangun proyek tersebut. Lebih-lebih
pipanisasi Kaltim-Jawa tersebut.
“Sampai kapanpun, masyarakat Bontang
tetap menolak pelaksanaan proyek itu.
Silakan, jika pusat tetap pada
komitmennya untuk melanjutkan proyek
pipanisasi, karena masyarakat juga tetap
pada komitmen menolaknya,” tegas
Jayadi Pulung bersama Agus Haris.
Sebenarnya, wacana proyek ini sudah
dihembuskan sejak 2006 silam. Tapi saat
itu masyarakat Bontang bahkan Kaltim
ramai-ramai menolaknya, pipanisasi
inipun sempat terhenti sebelum kembali
dilanjutkan. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf
Kalla yang ketika itu hadir di Bontang
2006, tegas mengungkapkan proyek
pipanisasi Bontang-Semarang
dibatalkan. Alasan Jusuf Kalla waktu itu,
kalau kebutuhan gas di pulau Jawa dapat
diatasi setelah ditemukannya cadangan
gas jumlah besar di Cepu.
“Ada apa dengan pusat? Ini tentu menjadi
pertanyaan besar masyarakat Kaltim.
Jelas kami akan menolak keras dengan
demo besar-besaran hingga proyek itu
dihentikan,” kata Agus Harus
Penolakan keras terhadap pipanisasi juga
datang dari DPRD Bontang, yang meminta
agar masyarakat Kaltim bersatu menolak
pengiriman gas dari Bontang melalui pipa
ke Semarang. Ketua Fraksi Gerakan
Patriot Perjuangan Indonesia (GPPI)
DPRD Bontang, Henry Pailan kepada
media ini kemarin menyabutkan, selama
itu merugikan masyarakat Kaltim, ia tidak
akan pernah menyetujui proyek itu
dikerjakan. Bahkan, sebagai wujud
penolakan pipanisasi, dirinya siap
bergabung bersama masyarakat Kaltim
untuk menggelar aksi demo menentang
pelaksanaan pipanisasi tersebut.
“Yah, jelas ini kita tolak dan akan
koordinasikan ke masyarakat untuk
melakukan demo besar-besaran, menolak
proyek yang merugikan masyarakat
Kaltim khususnya Bontang,” ungkap
Henry Pailan.
Buntut dari pipanisasi jika benar-benar
dilaksanakan sebut Henry Pailan lagi,
tentu berdampak pada tenaga kerja di PT
Badak NGL. Misalkan, ada terjadi
pengurangan jumlah tenaga kerja.
Utamanya, mereka yang bekerja terkait
langsung ke masalah pengiriman gas
menggunakan kapal ke luar Bontang.
“Kami khawatirkan tenaga kerja yang
terkait langsung ke hal itu, terutama yang
masih berstatus outsourcing, dimana
saat ini DPRD terus berjuang agar mereka
mendapatkan hak dan kewajiban seperti
karyawan lainnya di perusahaan itu,”
jelas Henry Pailan yang berulang kali
menegaskan, menolak rencana pipanisasi
tersebut.
Henry Pailan juga menolak alasan yang
menyebutkan, dengan menggunakan pipa
maka pengiriman gas akan lebih efektif
untuk mencegah gangguan dan kapal
karam. Dikatakan kader Partai Gerindra
ini, kalau pendapat itu sangat tidak
beralasan, sebab teknologi yang
digunakan kapal-kapal tanker pengangkut
LNG dewasa ini, jeuh lebih canggih.
Diprediksi, jika berjalan lancar dan aman,
maka proyeknya beroperasi 2014
mendatang. Pembangunan pipanisasi
gas sepanjang 1.200 kilometer ini akan
menghubungkan Kaltim-Jawa.