Akan Ada Tersangka Bansos

SANGATTA. Penyelidikan yang dilakukan
Kejari Sangatta terkait dengan bantuan
social (bansos) aspirasi anggota DPRD
Kutim selama beberapa bulan terakhir,
tampaknya akan membuahkan hasil.
Bahkan, Kajari Sangatta Didik Farkhan
memastikan awal tahun depan
penyelidikan yang dilakukannya akan
mengerucut ke orang per orang.
"Awal tahun depan pasti mengerucut
siapa pelakunya," katanya.
Meskipun memastikan kasus ini akan
mengerucut, namun Didik tidak mau
menyebutkan nama, apakah anggota
DPRD, atau kordinator bansos yang bakal
terjerat. "Saya tidak mau menyebutkan
siapa. Karena kami belum memastikan
jalurnya. Yang pasti akan mengerucut
nantinya pada awal tahun, siapa yang
akan terkena," katanya.
Terkait dengan bansos ini, sumber yang
layak dipercaya memberikan gambaran,
mengerucutnnya kasus ini karena dalam
penyelidikan yang dilakukan, ternyata
ditemukan penerima hibah Rp 500 juta,
pada yayasan istri anggota DPRD, namun
bangunan yang dibangun tidak layak.
Tapi, meskipun tidak layak, tetap akan
dihitung apakah bangunan yang berada
di Km 2 arah Pertamina itu dibangun
dengan dana sebesar itu atau tidak.
Tidak sampai disitu, dari orang sama
telah ditemukan beberapa Usaha Kecil
Menengah (UKM) penerima bansos tidak
sesuai dengan jumlah dalam proposal.
Sebab sebuah UKM yang menerima
bantuan Rp 50 juta, ternyata
pengurusnya hanya dapat Rp5 juta.
"UKM penerima seperti ini banyak. Tapi
kami masih menunggu penelusuran lebih
lanjut," jelas Sumber tersebut.
Seperti diketahui, dari pemeriksaan seluh
anggota DPRD Kutim yang berjumlah 30
orang minus satu orang yang meninggal,
Kejari Sangatta menemukan 1.000
proposal bermasalah, khusus untuk
bansos 2011. Meskipun sebagian belum
diverifikasi, jajaran Kejaksaan telah
menemukan banyak proposal fiktif.
"Dari 1.000 proposal sudah banyak yang
fiktif kami temukan. Fiktif artinya
pengurus, atau lembagannya tidak
ditemukan sesuai dengan alamat dalam
proposal tersebut tapi dananya cair,"
jelas Didik, beberapa waktu lalu.
Diakui, karena verifikasi yang dilakukan
masih di sekitaran Sangatta Utara, dan
beberapa kecamatan lainnya, sehingga
belum bisa memberikan kepastian
berapa persentasi atau jumlah dari
proposal itu yang fiktif atau bermasalah.
Jadi kemungkinan proposal bermasalah
ini bertambah, masih terbuka. Selain itu,
juga belum dapat dipastikan anggota
DPRD mana yang banyak proposalnya
bermasalah.
"Yang utama kami cari fiktifnya itu siapa
yang lakukan, apakah koordinator atau
siapa. Ini yang kami dalami terus,"
katanya.